Banjir Kian Meluas ke Perkotaan, Pemkab Pelalawan Siapkan Normalisasi dan Regulasi Sawit

PANGKALAN KERINCI | Haluanberantas.com – Zukri memimpin rapat pembahasan penanganan banjir Sungai Kampar di Ruang Rapat Bupati Pelalawan, Selasa (24/2/2025). Rapat tersebut dihadiri Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III Daniel beserta jajaran, serta sejumlah kepala OPD dan unsur terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Dalam forum itu, Zukri menegaskan bahwa intensitas banjir akibat meluapnya Sungai Kampar terus mengalami peningkatan. Jika sebelumnya genangan hanya terjadi di sepanjang pesisir sungai, kini air mulai merambah kawasan perkotaan, termasuk wilayah Pangkalan Kerinci.

Menurutnya, kondisi tersebut dipicu kombinasi tingginya curah hujan, sedimentasi sungai yang belum tertangani optimal, serta kiriman debit air dari wilayah hulu. Faktor penyempitan alur dan pendangkalan sungai memperparah situasi ketika debit meningkat tajam pada musim penghujan.

Pemkab Pelalawan, kata Zukri, akan memfokuskan penataan Sungai Kerinci yang selama ini menjadi outlet utama aliran banjir di kawasan Pangkalan Kerinci. Penanganan ini dinilai krusial untuk mengurangi tekanan air dari Sungai Kampar saat debit memuncak.

“Langkah yang direncanakan meliputi pelebaran sungai, pembangunan tanggul kiri dan kanan, penghijauan bantaran, serta pembangunan pintu air untuk menjaga stabilitas debit air,” tegasnya.

Tak hanya aspek teknis, kawasan tersebut juga dirancang menjadi ruang terbuka hijau yang terintegrasi dengan kawasan wisata. Pemerintah daerah berencana membangun jogging track di sepanjang bantaran sungai sebagai bagian dari penataan lingkungan jangka panjang.

Namun, Zukri menekankan bahwa normalisasi fisik saja tidak cukup. Ia menyebut perlunya penguatan regulasi untuk mengendalikan aktivitas di sepanjang daerah aliran sungai (DAS). Saat ini, Pemkab tengah menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) terkait kewajiban penanaman pohon bagi pemilik lahan kelapa sawit di sepanjang DAS.

Kebijakan tersebut bertujuan menekan abrasi, memperkuat daya serap tanah, serta mengurangi risiko banjir akibat limpasan air hujan yang tidak tertahan vegetasi. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab lingkungan bagi pelaku usaha perkebunan yang beroperasi di sekitar aliran sungai.

Zukri juga berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat melalui BWS Sumatera III, terutama dalam penyusunan kajian komprehensif terhadap Sungai Kampar dan kawasan strategis lainnya. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Pulau Mendol di Kecamatan Kuala Kampar, yang dikenal sebagai sentra swasembada pangan Kabupaten Pelalawan.

Menurutnya, kawasan tersebut memiliki nilai strategis bagi ketahanan pangan daerah, sehingga perlindungan terhadap ancaman banjir harus menjadi prioritas bersama. Ia menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor agar penanganan tidak bersifat parsial.

Rapat tersebut diharapkan menghasilkan langkah konkret yang bisa segera ditindaklanjuti, mulai dari perencanaan teknis, penganggaran, hingga koordinasi dengan kementerian terkait. Pemerintah daerah menargetkan adanya percepatan kajian dan implementasi program sebelum musim penghujan berikutnya.

Dengan kondisi banjir yang semakin meluas ke wilayah perkotaan, tekanan publik terhadap efektivitas penanganan pun meningkat. Pemerintah Kabupaten Pelalawan kini dihadapkan pada tuntutan untuk memastikan kebijakan yang disusun tidak berhenti pada wacana, melainkan terealisasi dalam aksi nyata di lapangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *