SIAK, Haluanberantas.com – Bupati Siak Afni Zulkifli terus bergerak memperjuangkan percepatan pembangunan daerah dengan membawa dua agenda strategis ke pemerintah pusat, yakni mengembalikan status Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) serta mendorong revitalisasi Istana Kesultanan Siak sebagai salah satu destinasi wisata sejarah unggulan nasional.
Upaya tersebut disampaikan Afni saat bertemu Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dida Gardera, di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Dalam pertemuan itu, Afni menegaskan bahwa KITB memiliki seluruh modal dasar untuk kembali menyandang status PSN. Kawasan industri yang pernah berstatus PSN pada 2018 tersebut kini memiliki sekitar 600 hektare lahan berstatus clear and clean dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), jauh melampaui syarat minimal 50 hektare yang ditetapkan pemerintah.
“Kami menyampaikan keinginan besar Pemerintah Kabupaten Siak agar Kawasan Industri Tanjung Buton dapat kembali menjadi Proyek Strategis Nasional. Status tersebut akan membuka banyak kemudahan dalam percepatan investasi dan pembangunan kawasan,” ujar Afni.
Menurutnya, posisi KITB sangat strategis karena berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka serta didukung akses jalan nasional yang telah terhubung langsung ke kawasan industri tersebut.
Jika kembali ditetapkan sebagai PSN, berbagai proses perizinan dan pembangunan infrastruktur pendukung diyakini akan lebih mudah dan cepat, sehingga meningkatkan daya tarik kawasan bagi investor dalam dan luar negeri.
Optimisme itu bukan tanpa alasan. Meski belum berstatus PSN, sejumlah investor telah lebih dulu menanamkan modal di kawasan tersebut. Salah satunya pembangunan galangan kapal dengan nilai investasi sekitar Rp300 miliar. Bahkan, dalam waktu dekat akan hadir investasi baru senilai Rp1 triliun yang siap diresmikan.
“KITB sudah mulai mendapat kepercayaan investor. Ini menjadi sinyal positif bahwa kawasan ini memiliki masa depan besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di pesisir timur Sumatera,” kata Afni.
Selain sektor industri, Pemerintah Kabupaten Siak juga memperjuangkan perhatian pemerintah pusat terhadap sektor pariwisata, khususnya revitalisasi Istana Kesultanan Siak yang menjadi ikon sejarah dan budaya Melayu di Riau.
Afni menilai selama ini program revitalisasi destinasi wisata nasional lebih banyak terfokus pada kawasan tertentu seperti Borobudur dan sejumlah destinasi unggulan di Sumatera Utara. Karena itu, Siak perlu mendapatkan ruang yang sama mengingat kekayaan sejarah, budaya, serta posisi geografisnya yang strategis.
“Siak memiliki warisan sejarah yang kuat, budaya Melayu yang masih hidup, dan potensi wisata yang besar. Karena itu kami berharap pemerintah pusat juga memberikan perhatian terhadap revitalisasi Istana Siak,” ujarnya.
Hasil pertemuan tersebut memberikan sinyal positif. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meminta Pemerintah Kabupaten Siak segera melengkapi proposal dan berbagai dokumen pendukung sebagai dasar pengajuan kedua program tersebut.
Pemkab Siak kini tengah mempersiapkan seluruh bahan yang diperlukan agar usulan KITB kembali menjadi PSN dan revitalisasi Istana Siak dapat masuk dalam daftar prioritas pembangunan nasional.
Langkah jemput bola yang dilakukan Bupati Afni dinilai menjadi bagian dari strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui dua sektor sekaligus, yakni industri dan pariwisata. Jika terealisasi, kedua program tersebut diproyeksikan mampu mendorong investasi, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat posisi Siak sebagai pusat ekonomi dan budaya di Provinsi Riau. (Inf/kab Siak)
