BANYUASIN | Haluanberantas.com – Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Inspektorat Daerah kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Pengendalian Kecurangan atau Fraud Control Plan (FCP) Tahun 2026, yang digelar di Aula Inspektorat Kabupaten Banyuasin, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, sebagai upaya strategis meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani potensi kecurangan di lingkungan kerja.
Mewakili Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, S.H., M.H., Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU., ASEAN Eng., secara resmi membuka dan memimpin jalannya kegiatan tersebut.
Dalam arahannya, Sekda Erwin Ibrahim menegaskan bahwa Fraud Control Plan bukan sekadar dokumen administrasi semata, melainkan instrumen vital dalam membangun budaya kerja yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab.
“Fraud Control Plan bukan hanya sebuah dokumen atau kewajiban administratif, tetapi menjadi instrumen penting dalam membangun budaya kerja yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Seluruh ASN harus memiliki komitmen yang sama untuk mencegah terjadinya kecurangan di lingkungan kerja,” tegas Sekda.
Ia juga meminta seluruh pegawai untuk meningkatkan disiplin dan integritas dalam melaksanakan tugas, serta menjadikan nilai-nilai profesionalisme sebagai landasan utama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Masyarakat sangat menginginkan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran. Karena itulah pengendalian kecurangan sangat penting demi terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama,” tambahnya.
Waspadai Kecurangan Dalam Bentuk Kecil, Salah satu poin penting yang disampaikan adalah peringatan mengenai berbagai bentuk kecurangan yang sering dianggap sepele. Sekda mengingatkan bahwa potensi kecurangan tidak hanya berkaitan dengan penyimpangan anggaran, tetapi juga muncul dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang bertentangan dengan disiplin kerja.
“Kecurangan waktu, seperti memanfaatkan jam kerja untuk kepentingan pribadi, terlalu sering meninggalkan pekerjaan, atau bersantai di kantin saat jam kerja, merupakan bentuk kecil dari budaya kecurangan. Kecurangan memiliki banyak bentuk, termasuk juga penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang diemban,” ungkapnya.
Tujuan Kegiatan melalui pelaksanaan Bimtek ini, Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh perangkat daerah mampu memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kesadaran anti kecurangan, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas tinggi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Inspektur Kabupaten Banyuasin, para Asisten Setda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau perwakilan, serta seluruh Camat di lingkungan Kabupaten Banyuasin.(Roni).
Sumber; Diskominfo






