PEKANBARU, Haluanberantas.com – Hingga saat ini, Polda Riau masih belum memberikan tanggapan resmi terkait maraknya aktivitas ilegal di wilayah hukumnya. Berbagai dugaan praktik ilegal seperti Galian C tanpa izin, praktik pertambangan tanpa izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi, gudang BBM ilegal, hingga mafia BBM subsidi menjadi perbincangan dan telah viral di media. Namun, sikap aparat hukum dinilai lamban bahkan cenderung bungkam.
Padahal, jika benar aktivitas-aktivitas tersebut berlangsung tanpa izin, maka hal itu merupakan pelanggaran hukum yang seharusnya mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.
Redaksi media ini telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, dengan mengirimkan tautan berita yang telah dipublikasikan beberapa media terkait dugaan pertambangan ilegal dan BBM subsidi. Pesan WhatsApp dikirim pada 18 April dan terakhir pada 20 April 2025, namun hingga kini belum ada jawaban dari pihak Kapolda.
Begitu pula dengan Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Anom Karibianto, yang juga belum memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang disampaikan Redaksi media ini.
Salah seorang kontrol sosial, yang akrab disapa EG, menyayangkan sikap diam Polda Riau terhadap informasi yang telah diberikan oleh media. Menurutnya, jika informasi yang disampaikan media tersebut memang valid, seharusnya pihak Polda segera menindaklanjutinya.
“Kami tidak tahu, mungkin Kapolda sibuk. Tapi menurut kami, seharusnya Polda Riau sudah cukup memiliki dasar untuk menindaklanjuti informasi ini. Dunia ilegal yang marak ini seharusnya sudah menjadi prioritas untuk ditindak,” ujar EG, Senin (21/4/2025).
Meski demikian, EG tetap memberikan dukungannya kepada aparat kepolisian dan berharap Kapolda Riau yang baru dapat segera menyelesaikan persoalan ini.
“Kami memberikan dukungan penuh kepada Kapolda Riau, kami yakin beliau bisa mengambil sikap. Kami maklum karena beliau masih baru, semoga beliau diberi kesehatan dan mampu mengatasi masalah ini,” tambah EG.
Disisi lain, beberapa wartawan yang tergabung dalam grup komunikasi media juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap Kabid Humas Polda Riau yang dinilai sangat sulit dihubungi. Konfirmasi media sering kali tidak dijawab, bahkan ada dugaan pemblokiran nomor.
“Pak Kabid Humas susah dihubungi. Tak pernah ada respons atas konfirmasi yang kami kirimkan. Padahal, kami hanya mencari kejelasan untuk memperimbangkan pemberitaan. Seharusnya Kabid Humas bisa memberikan pelayanan yang baik,” ujar salah seorang wartawan.
Keluhan serupa juga datang dari wartawan lainnya yang mengaku kesulitan mendapatkan balasan saat menanyakan tentang kegiatan ilegal, khususnya terkait pertambangan ilegal dan mafia BBM. Bahkan, beberapa wartawan menduga bahwa nomor mereka telah diblokir oleh Kabid Humas.
“Kami sudah coba konfirmasi, tapi tak pernah ada balasan. Jika soal aktivitas ilegal, malah tidak dijawab. Kami menduga nomor kami diblokir,” ungkap wartawan lain.
Tak hanya itu, muncul pula isu mengenai kurangnya keterbukaan pihak Polda terhadap semua media. Sejumlah jurnalis mengeluhkan adanya kesan “pengkotakan” bahwa Polda Riau hanya memberikan perhatian kepada media-media tertentu yang dilayani atau direspons. Beberapa media merasa diabaikan, yang menimbulkan ketidakpuasan di kalangan jurnalis.
“Kami merasa ada pengkotakan media, hanya beberapa saja yang diperhatikan. Hal ini membuat hubungan dengan Polda Riau semakin buruk,” ujar seorang wartawan senior dalam grup tersebut.
“Rasanya Pak Kapolda belum tahu sepenuhnya kondisi yang kita alami sebagai insan pers. Mungkin perlu audiensi agar ada kejelasan dan keterbukaan,” tutupnya.
Pada Senin, 21 April 2025, sekitar pukul 12.00 WIB, redaksi media ini kembali mencoba mengirimkan pesan WhatsApp kapada Kabid Humas Polda Riau untuk meminta tanggapan terkait isu komunikasi yang buruk antara Polda Riau dan media, serta dugaan pemblokiran nomor. Namun, hingga berita ini diterbitkan, tidak ada respons yang diterima Redaksi media ini. (red)
