PEKANBARU, Haluanberantas.com – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Surat Rakyat Bersatu (DPP LSM BERANTAS) dalam waktu dekat akan melaporkan sejumlah pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru ke aparat penegak hukum. Dugaan utama yang mengemuka adalah adanya penyimpangan dalam proyek pembangunan drainase yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 hingga 2024.
Ketua Umum DPP LSM BERANTAS, KEND ZAI, mengungkapkan hal ini dalam konferensi pers yang digelar di kantor pusat DPP LSM BERANTAS, Senin (16/6/2025). Ia mengatakan, pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti hasil investigasi yang dilakukan oleh tim lapangan mereka.
“Data lapangan dan dokumen pendukung sudah kami kumpulkan. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melaporkannya secara resmi ke aparat penegak hukum,” ujar Kend Zai tegas.
Ia menambahkan bahwa investigasi dilakukan terhadap beberapa kegiatan pembangunan drainase yang dikerjakan oleh Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kota Pekanbaru. Hasilnya, ditemukan indikasi kuat bahwa proyek-proyek tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis.
“Kami menemukan dugaan pengurangan volume material, item pekerjaan yang tidak dipasang, hingga mutu pekerjaan yang di bawah standar. Semua ini mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi,” tegas Kend.
Menurut Aktivis LSM yang baru baru ini melaporkan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Bos di Salah Satu SMA ke aparat pengak hukum itu, bahwa kegiatan-kegiatan yang mereka pantau bukan hanya dari satu tahun anggaran, melainkan akumulasi dari tiga tahun terakhir, yakni 2022, 2023, dan 2024. Dalam pengawasan yang dilakukan sejak tahap awal pekerjaan hingga selesai, timnya mendapati pola yang sama yakni pengerjaan dilakukan secara asal-asalan.
“Kita bukan hanya datang saat pekerjaan sudah selesai. Kita ikut dari awal pengerjaan. Dan saat ini, hasilnya bisa dilihat sendiri di lapangan, banyak yang sudah rusak. Padahal baru dikerjakan tahun lalu. Itu artinya pekerjaan tidak sesuai spek dan asal jadi,” jelasnya.
“Kalau pekerjaan itu benar dan sesuai standar, mestinya masih kuat dan bertahan. Tapi kenyataan di lapangan, sudah pecah, ambles, dan mengelupas. Ini indikasi kuat pekerjaan asal-asalan yang berujung pada kerugian keuangan negara,” tambahnya. .
Dalam pernyataannya, Kend juga menyinggung lemahnya pengawasan dari pihak internal PUPR. Menurutnya, seharusnya konsultan pengawas maupun pejabat pembuat komitmen (PPK) turut bertanggung jawab karena membiarkan pekerjaan bermasalah lolos dari pengawasan.
“Pengawasan seharusnya ketat. Tapi kalau yang terjadi seperti ini, berarti bukan hanya rekanan yang harus diperiksa, tapi juga PPK dan pengawasnya. Jangan sampai ini jadi modus berjamaah untuk mengeruk keuntungan dari proyek negara,” ucapnya.
Kend juga menyampaikan bahwa pihaknya siap menyerahkan seluruh dokumen dan data temuan kepada pihak kejaksaan maupun kepolisian jika dibutuhkan. Pihaknya bahkan telah menyusun laporan pendahuluan untuk dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi Riau dalam waktu dekat.
“Kita ingin ada penegakan hukum yang adil. Jangan tunggu laporan dari pusat, kalau sudah jelas di daerah ada indikasi korupsi, aparat hukum harus segera bertindak. Kalau tidak, publik akan terus dirugikan,” tegas Kend.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru, Eduard, belum berhasil dikonfirmasi. Beberapa kali dihubungi melalui nomor telepon selulernya, namun tidak aktif.
LSM BERANTAS sendiri dikenal aktif dalam melakukan pengawasan proyek-proyek pemerintah. Sebelumnya, organisasi ini juga sempat melaporkan dugaan penyalahgunaan dana BOS pada salah satu SMA di Provinsi Riau yang saat ini tengah diproses oleh aparat penegak hukum.
Kend menegaskan bahwa langkah yang diambil lembaganya bukan semata-mata untuk mencari sensasi, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap maraknya praktek korupsi yang dilakukan secara sistematis di daerah.
“Kalau kita diam, mereka akan terus main-main dengan uang rakyat. Kami akan terus pantau, kawal, dan laporkan setiap indikasi penyimpangan yang kami temukan di lapangan,” pungkas Kend Zai.
Media Center DPP LSM-BERANTAS
