PEKANBARU, haluanberantas.com – Anggaran publikasi yang mencapai jumlah yang sangat fantastis di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru pada tahun 2023 jadi sorotan utama bagi Perkumpulan Pemimpin Redaksi Intelektual (PPRI).
Ketua Perkumpulan Pemimpin Redaksi Intelektual (PPRI), KEND ZAI, mengungkapkan temuan ini dalam sebuah konferensi pers yang diselenggarakan di Kantor Sekretariat PPRI, Jalan Tambusai Nangka, Kota Pekanbaru, pada Sabtu (8/6/24).
Berdasarkan pengamatan melalui laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), PPRI menemukan beberapa pos anggaran publikasi di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru pada tahun 2023 sebesar Rp 1.915.000.000, yakni, Paket belanja jasa Iklan/reklame, film dan pemotretan. Dengan sasaran Galeri Media Online dan Advetorial/ Foto/Iklan Media cetak.
“Kami terkejut melihat jumlah anggaran yang begitu besar ini. Sebagai media yang tergabung dalam PPRI, kami tidak pernah mengetahuinya sebelumnya. Kami ingin menanyakan, kepada media mana dan bagaimana mekanisme penggunaan anggaran tersebut, bagaimana kriteria media serta berdasarkan apa Kerjasama Perusahaan pers di disdik Kota Pekanbaru itu, “ujar Zai.
Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan publikasi di Disdik Kota Pekanbaru ini menimbulkan pertanyaan serius bagi perusahaan Pers dan khsususnya oraganisasi PPRI, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut.
Bagi Pemimpin Redaksi pada dua media ini, keberadaan anggaran sebesar itu tanpa keterbukaan kepada media dan perusahaan Pers menimbulkan dugaan penyalahgunaan dana publik.
“Seurgent apa belanja pemotretan dan reklame serta advertorial media cetak di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru ini, dan apa saja yang dipublikasikan?, sampai harus menghabiskan anggaran lebih dari 1,9 miliar. Siapa yang melakukannya? Karena media dari organisasi PPRI tidak ada yang ikut. Apakah belanja untuk pemotretan, reklame, dan advertorial ini hanya dikuasai oleh organisasi pers atau perusahaan media tertentu?” tanya KEND ZAI.
Anggaran sebesar itu, kata Zai, tidak tertutup kemungkinan disalahgunakan oleh pihak-pihak dan oknum yang tidak bertanggung jawab, yang dapat mengarah pada indikasi korupsi. Disebutkan, kurangnya transparansi terhadap penggunaan anggaran publikasi ini mengundang kecurigaan terhadap Disdik Kota Pelanbaru.
“Setau kami selama ini tidak ada transparansi secara umum terkait penggunaan anggaran publikasi sebesar 1,9 miliar lebih yang di alokasi kan di Didisdik Kota Pekanbaru ini terhadap perusahaan Pers. Kenapa harus ditutupi ?. Apakah Disdik ada permainan khusus terhadap media dan perusahaan Pers tertentu untuk memainkan anggaran publikasi ini demi meraup keuntungan pribadi?,” tanya Bung Zai.
Terkait anggaran publikasi di Disdik Kota Pekanbaru yang diduga tidak transparan itu, KEND mengaku bahwa dirinya sudah melakukan Konfirmasi melalui Pesan WhatsApp pada jumat ,(7/6/24), kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, dan kepada Nova selaku Kasubbag. Namun hingga berita ini dimuat, Minggu (9/6/24), keduanya lebih memilih bungkam.
Bahkan kata Zai, dirinya telah berupaya menghubungi melalui telfon gegam kepada kedua pejabat penting di Disdik Kota Pekanbaru itu, namun sangat disayangkan tidak pernah diangkat, meski panggilan keduanya “Berdering”
Kendati demikian, PPRI mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau dan aparat penegak hukum di Provinsi Riau untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran yang melebihi 1,9 miliar itu di Disdik Kota Pekanbaru
“Kami dari PPRI tidak pernah mengetahui atau terlibat dalam penggunaan dana sebesar ini sebelumnya. Oleh karena itu, kami meminta BPK dan aparat penegak hukum untuk melakukan audit profesional terhadap penggunaan anggaran ini di Disdik Kota Pekanbaru, “tutupnya. (red).
