PEKANBARU, Haluanberantas.com – Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Anti Korupsi Nasional (LSM-BAKORNAS) Provinsi Riau dan Gerakan Mahasiswa Riau Berdaulat Republik Indonesia (GMRB-RI) menggelar demonstrasi di depan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau minggu depan. Mereka mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau, dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengaudit pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri dan pembangunan laboratorium di beberapa SMA Negeri di Provinsi Riau. Pembangunan ini menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun anggaran 2021, 2022, dan 2023.
Selain itu, LSM-BAKORNAS juga menuntut agar Pahmijan, selaku Kepala Bidang (Kabid), Ardison, dan Nendra, keduanya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan tersebut, serta seluruh oknum terkait lainnya diperiksa atas dugaan keterlibatan dalam indikasi korupsi terkait pekerjaan pembangunan di Disdik Provinsi Riau pada tahun-tahun tersebut.
“Iya, karena Senin dan Selasa libur, maka Kamis depan akan kita masukkan surat pemberitahuan aksi kita di Polres,” ungkap Ketua LSM BAKORNAS Riau, KEND ZAI, saat ditemui di Kantin Disdik Riau pada Kamis (13/6/24).
Berdasarkan hasil investigasi LSM BAKORNAS Riau, ditemukan berbagai dugaan kejanggalan pada beberapa proyek pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri dan pembangunan laboratorium di beberapa SMA Negeri di Provinsi Riau
pada tahun anggaran 2021, 2022, dan 2023 yang didanai oleh DAK dan APBD Provinsi Riau diduga tidak sesuai standar. Seperti, Ada indikasi dugaan pengurangan volume pekerjaan di lapangan dan bahkan belum selesai pada akhir tahun anggaran.
“Pekerjaan pembangunan baik Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri maupun laboratorium di beberapa SMA di Provinsi Riau diduga banyak kejanggalan. Mulai dari dugaan pekerjaannya amburadul, pengurangan volume, dan bahkan ada yang belum selesai di akhir tahun. Hal ini kami duga telah terjadi indikasi korupsi,” ungkap KEND ZAI.
KEND ZAI menegaskan bahwa LSM-BAKORNAS mendesak agar APH memanggil dan memeriksa para pejabat di Disdik Riau yang diduga terlibat dalam indikasi korupsi ini. Mereka meminta agar Pahmijan, yang menjabat sebagai Kabid saat itu, serta Nendra dan Ardison sebagai PPK, segera diperiksa.
“Kepada APH, tolong panggil dan periksa pejabat-pejabat yang diduga terlibat dalam indikasi korupsi. Kami mahasiswa, pemuda dan masyarakat tidak mau jika terjadi KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di dunia pendidikan di Lancang Kuning ini,” tegasnya.
KEND ZAI menyatakan bahwa aksi yang akan digelar ini merupakan bentuk kepedulian mereka terhadap dunia pendidikan. Mereka tidak ingin uang negara dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Kami melakukan aksi ini sebagai bentuk keprihatinan kami terhadap dunia pendidikan. Jangan sampai uang negara dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Menurut KEND ZAI, LSM-BAKORNAS telah menemukan berbagai bukti yang menguatkan dugaan mereka mengenai indikasi korupsi dalam proyek-proyek tersebut. Bukti-bukti ini termasuk dugaan pengurangan volume pekerjaan, keterlambatan penyelesaian proyek, dan kualitas bahan bangunan yang tidak sesuai standar.
“Kami telah mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk menguatkan dugaan kami. Bukti-bukti ini akan kami serahkan kepada APH sebagai dasar untuk melakukan investigasi lebih lanjut,” tegas KEND ZAI.
LSM-BAKORNAS juga meminta agar audit yang dilakukan oleh BPK tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup pemeriksaan fisik di lapangan untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang telah dikeluarkan benar-benar digunakan sesuai dengan peruntukannya.
“Kami ingin audit yang dilakukan oleh BPK tidak hanya bersifat administratif. Harus ada pemeriksaan fisik di lapangan untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang telah dikeluarkan benar-benar digunakan sesuai dengan peruntukannya,” ujar KEND ZAI.
LSM-BAKORNAS berharap bahwa aksi ini dapat membuka mata para pejabat dan masyarakat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara, terutama di sektor pendidikan. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal isu ini hingga tuntas dan memastikan bahwa tidak ada lagi penyalahgunaan anggaran di masa mendatang.
“Kami berharap aksi ini dapat membuka mata para pejabat dan masyarakat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara, terutama di sektor pendidikan. Kami akan terus mengawal isu ini hingga tuntas dan memastikan bahwa tidak ada lagi penyalahgunaan anggaran di masa mendatang, khsusnya di Dinas Pendidikan Provinsi Riau, “tegas KEND ZAI.
Mereka juga berharap agar pejabat yang terlibat dalam indikasi korupsi dapat diberikan sanksi yang tegas, sehingga tercipta efek jera dan mencegah terulangnya kembali kasus serupa di masa mendatang. (red).
