PEKANBARU, Haluanberantas.com – Sejumlah kontraktor mengeluhkan belum dibayarkannya beberapa paket pekerjaan proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru pada Tahun Anggaran 2022. Keluhan ini mencuat saat beberapa kontraktor mengungkapkan permasalahan ini kepada redaksi media ini di Pekanbaru, Selasa, (4/6/24).
Salah satu kontraktor yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa sejumlah proyek yang telah mereka selesaikan pada tahun 2022 hingga kini belum dibayarkan oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru.
“Pekerjaan proyek ini selesai pada tahun 2022 saat Kadis PUPR masih dijabat oleh Indra Pomi Nasution, yang kini digantikan oleh Edward Riansyah.
Sudah 2 tahun telah kami selesaikan namun sampai tahun 2024 ini tak kunjung dibayarkan, “ungkapnya.
Tdak diketahui alasan pasti mengapa pihak PUPR belum membayarkan hak mereka. Padahal, proyek yang dikerjakan telah selesai tanpa ada kendala berarti.
“Kami tidak tahu apa alasan mereka. Pekerjaan kami sudah selesai dan tidak ada masalah. Namun sampai sekarang, pembayaran belum juga dilakukan,” jelasnya dengan nada kecewa.
Disebutkan, janji-janji pembayaran dari pihak Dinas PUPR pun telah beberapa kali disampaikan namun tak kunjung terealisasi.
“Indra Pomi pernah berjanji akan membayarkan pada Januari 2023 lalu, tapi lewat. Kemudian dijanjikan lagi akan dibayarkan di APBD-P Tahun 2023, tapi itu juga tidak terwujud. Sekarang mereka janji lagi akan dibayarkan di APBD-P tahun 2024 mendatang,” tambahnya.
Diakuinya, selama ini pihaknya telah berkali-kali melakukan komunikasi dengan Dinas PUPR untuk menyelesaikan masalah ini, namun belum ada hasil hingga sampai detik ini.
“Tiap kali kami tanyakan, jawabannya selalu sama, ‘nanti akan dibayarkan, akan di upayakan, dan berbagai alasan dan harapan lain. Tapi hingga sekarang kami belum melihat bukti yang jelas dari janji tersebut, “ungkapnya.
Kadis PUPR Kota Pekanbaru, Edward Riansyah ketika dikonfirmasi beberapa waktu lalu menyatakan bahwa pihaknya sedang berusaha menyelesaikan masalah tersebut.
“Sudah di anggarkan. Pada APBD-P nanti kita upahahkan, “kata Eduard beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Indra Pomi Nasution ketika itu menjabat sebagai Kadis PUPR yang kini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru dikonfirmasi media ini pekan lalu menyebut, pihaknya akan terus memonitor proses penyelesaian pembayaran tersebut.
Namun, kontraktor yang terdampak tetap merasa khawatir akan ketidakpastian pembayaran pekerjaan tersebut. Mereka berharap agar pemerintah Kota Pekanbaru dapat segera mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan permasalahan ini.
“Kami hanya berharap agar janji-janji yang telah disampaikan dapat segera diwujudkan. Kami sudah terlalu lama menunggu dan kondisi ini tentu sangat merugikan kami, baik secara finansial maupun operasional,” ungkap salah seorang kontraktor lain.
Disisi lain, para kontraktor meminta pertanggungjawabn kepada PJ Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa S.Stp, M.Si, agar segera menyelesaikan pembayaran pada beberapa paket pekerjaan yang dikerjakan tahuan 2022 silam tersebut.
“Tolong kami pak Risnandar Mahiwa S.Stp, M.Si, tolong selesaikan pembayaran hak kami sebagai kontraktor yang sampai sekarang belum dibayarkan,” tegasnya.
“Kami minta kepada PJ Walikota segera mengambil sikap dan meminta kepastian kapan dibayarkan kepada kami, “tutupnya.
Hingga berita ini dimuat, redaksi masih menunggu tanggapan dan sikap dari Pj Walikota Pekanbaru terkait penyelesaian pembayaran beberapa Paket Pekerjaan Proyek yang sudah selesai dikerjakan pada tahun 2022 itu.
(FIRMAN) .
