PEKANBARU, Haluanberantas.com – Penurunan signifikan terjadi pada realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru tahun 2024, yang hanya mencapai 77,87 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, yakni 94 persen pada 2023 dan 99 persen pada 2022.
Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Roni Rakhmat, mengungkapkan hal ini dalam konferensi pers akhir tahun di Menara Dang Merdu BRK Syariah, Selasa (31/12/2024). Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa kendala utama yang menyebabkan rendahnya realisasi adalah dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi yang belum sepenuhnya disalurkan hingga akhir tahun.
“Realisasi keuangan kita hanya mencapai 77,87 persen karena dana salur yang belum masuk sampai saat ini,” ujar Roni.
Menurutnya, situasi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah kota dalam menyelesaikan program-program pembangunan yang telah direncanakan.
Dalam dua tahun terakhir, Kota Pekanbaru mencatatkan kinerja pengelolaan anggaran yang cukup baik. Tahun 2022, realisasi APBD berhasil mencapai 99 persen, sementara pada 2023, meskipun terjadi tantangan, realisasi tetap mencapai 94 persen tanpa adanya kebijakan tunda bayar.
Namun, tahun 2024 menjadi tahun yang penuh tantangan. Penurunan hampir 20 persen dibandingkan tahun 2022 menimbulkan kekhawatiran terkait efektivitas pengelolaan anggaran dan dampaknya terhadap pembangunan kota.
Untuk menghadapi situasi ini, Pemerintah Kota Pekanbaru mengambil langkah strategis berupa tunda bayar pada sejumlah kegiatan bernilai besar. Kebijakan ini diambil untuk memastikan anggaran yang tersedia dapat digunakan untuk kebutuhan yang lebih mendesak dan berpengaruh langsung pada masyarakat.
“Tunda bayar dilakukan pada kegiatan-kegiatan besar agar dana yang ada dapat fokus pada kebutuhan sosial, seperti pembayaran honor RT/RW, Posyandu, serta gaji tenaga harian lepas (THL) dan pegawai,” jelas Roni.
Di tengah keterbatasan, pemerintah Kota Pekanbaru tetap memprioritaskan alokasi anggaran untuk kebutuhan sosial yang berdampak langsung pada masyarakat. Pembayaran honor perangkat RT/RW, operasional Posyandu, serta gaji para pegawai non-PNS menjadi fokus utama dalam pengelolaan anggaran.
“Kami memastikan bahwa kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, khususnya pada aspek sosial yang menjadi prioritas,” tegas Roni.
Ia menambahkan bahwa upaya ini dilakukan agar masyarakat tidak terlalu terdampak oleh keterbatasan anggaran, meskipun sejumlah proyek pembangunan harus ditunda.
Menghadapi tantangan ini, Roni berharap tahun 2025 akan membawa perbaikan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah kota berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi agar proses transfer dana dapat berjalan lebih baik.
“Kami akan memastikan sistem pengelolaan keuangan lebih efisien dan responsif terhadap tantangan ke depan,” tutupnya.
FIRMAN.
