PEKANBARU, Haluanberantas.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Barisan Lantang Para Aktivis Indonesia (BALAPATISIA) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman, Selasa (22/4/2025). Dalam aksi tersebut, massa dengan tegas menuntut agar oknum anggota DPRD Kota Pekanbaru berinisial RP segera ditangkap karena diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan videotron yang saat ini tengah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru.
Menurut para mahasiswa, meskipun Kejari sudah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus ini, namun mereka menilai ada aktor penting lain yang hingga kini belum tersentuh hukum.
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Cep Permana Galih, menyebut bahwa RP diduga kuat sebagai pemilik dana pokok pikiran (Pokir) yang dititipkan dalam proyek pengadaan videotron melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.
“Kasus ini sudah cukup lama bergulir dan Kejari sudah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka. Tapi kami menduga ada keterlibatan oknum anggota dewan berinisial RP, karena indikasi dana Pokir miliknya yang dititipkan di Kominfo,” tegas Cep di tengah orasi.
Cep juga mengungkapkan bahwa RP diduga memiliki hubungan dekat dengan salah satu tersangka yang telah ditetapkan, yakni AZIS.
“Kami menilai keterlibatannya bukan sekadar rumor. Dia (RP) juga diduga sudah beberapa kali diperiksa. Kalau memang benar terbukti, segera tangkap dia. Jangan hanya pion-pion saja yang dijadikan tersangka,” tambahnya.
Tak hanya menuntut penangkapan RP, BALAPATISIA juga mendesak agar aparat penegak hukum mengaudit seluruh penggunaan dana Pokir milik RP selama lima tahun terakhir. Mereka mencurigai adanya penyalahgunaan anggaran yang bersifat sistematis.
“APH harus memeriksa dengan detail penggunaan dana Pokir RP selama lima tahun terakhir. Kami curiga ada dugaan penyelewengan anggaran yang merugikan keuangan daerah,” ujar Cep lagi.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga membawa sejumlah isu lain yang dinilai mencerminkan kegagalan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik. Di antaranya adalah persoalan tumpukan sampah yang tak kunjung teratasi, kondisi jalan yang banyak berlubang dan rusak parah, persoalan parkir liar, hingga banjir yang terus-menerus melanda sejumlah wilayah kota setiap musim hujan.
“Kota ini makin semrawut. Sampah di mana-mana, jalan rusak, dan tiap hujan pasti banjir. Walikota harus segera ambil tindakan cepat. Kami muak dengan janji-janji,” seru seorang orator lainnya.
Aksi yang berlangsung secara damai ini menarik perhatian banyak pihak, termasuk para pengguna jalan yang melintas di sekitar lokasi.
Massa aksi membawa spanduk besar bertuliskan tuntutan, serta menggelar orasi secara bergantian. Mereka juga menuntut adanya transparansi dalam proses hukum yang sedang berjalan di Kejari Pekanbaru, dan meminta agar lembaga penegak hukum tidak tebang pilih dalam menindak pelaku korupsi.
Setelah berorasi selama lebih dari satu jam, perwakilan demonstran akhirnya diterima oleh perwakilan dari pimpinan DPRD Kota Pekanbaru. Mereka menyerahkan surat tuntutan secara resmi dan mendesak agar seluruh poin dalam tuntutan tersebut segera ditindaklanjuti.
“Jika dalam waktu dekat tidak ada respon dari DPRD maupun Pemko Pekanbaru, kami akan turun ke jalan lagi dengan jumlah massa yang lebih besar. Ini baru jilid pertama,” ancam Cep Permana Galih sebelum membubarkan massa aksi.
